Contoh Kumpulan Tajuk Rencana

TAJUK RENCANA

Komersialisasi Pendidikan

Keluhan datang bertubi-tubi dari orangtua murid. Mereka mengeluh dengan besarnya biaya sekolah negeri dan swasta yang sama ganasnya dalam melakukan pungutan.
Istilah komersialisasi pendidikan akhir-akhir  ini menjadi perhatian. Berbeda dengan tahun-tahun sebelum nya, keluhan komersialisai pendidikan pada tahun ini lebih masif. Unjuk rasa masyarakat mengatasnamakan keluhan orang tua murid. Pemerintah telah menegaskan bahwasannya pungutan boleh dilakukan asal terkendali dan tidak bersifat KOMERSIAL.

Penegasan seperti itu dianggap bukan merupakan pelangaran, namun pembenaran. Sekolah negeri dan perguruan tinggi negeri tak kalah mahal dengan milik swasta. Contohnya, uang penerimaan siswa baru di SMA negeri di Jakarta Timur Rp 7.375.000, sementara itu diSMA swasta di Jakarta Pusat Rp 11.718.000.

Resahnya orang tua mengingatkan para pengambil keputusan. Kendati Indonesia sudah puluhan tahun merdeka, belum pernah masalah pendidikan di tangani secara serius. Belum selesai tentang ujian, muncul persoalan kurikulum, kemerosotan mral dan mutu pendidikan, dan lain sebagainya.

Memang ada langkah untuk maju setapak setelah era reformasi bila dibanding dengan era sebelumnya. Dulu sebatas pentingnya pendidikan (pengembangan SDM), kini ada berbagai penambahan alokasi anggaran untuk pendidikan.

Untuk itu, tak perlu tercengang kaget saat Jepang mengalokasikan anggaran untuk pendidikan hingga seratus kali lipat dibanding Indonesia. Sebaliknya, harus kaget saat Banglades, yang notabenenya negara kecil mengalokasikan anggaran untuk pendidikan 2,9 persen dari anggaran nasional mereka. Sementara itu, Indonesia raya di era yang bersamaan hanya 1,4 persen.

Pendidikan merupakan sebuah tugas untuk masyarakat dan pemerintah. Saat praksis pendidikan tak lagi bisa dominan sebagai kegiatan sosial akan tetapi sebagai kegiatan bisnis, hukum dagang "ada rupa ada harga" jadi berlaku. Penyelenggara pendidikan serupa dengan lembaga bisnis. Tapi memang dari sanalah lembaga pendidikan swasta berkembang.

Saat pemerintah melakukan praktik yang sama, muncul sebuah pertanyaan, negeri dan swasta kok sama? Lembaga sekolah negeri sepertinya ikut "ganas" atau "MANGAS" dalam melakukan berbagai macam pungutan disekolah.

Anggaran cukup bukanlah segalanya. Akan tetapi ketersediaan anggaran baru memenuhi salah satu dari sekian banyak persyaratan praksis pendidikan. Tetapi, tentang ketersediaan anggaran  dapat mencerminkan keseriusan perhatian, keberanian di dalam memberikan prioritas, dan sesuatu yang tak terselesaikan yang hanya menjadi wacana yang berkepanjangan.

TAJUK RENCANA

Kenaikan BBM Memicu Aksi Mahasiswa

Harga BBM resmi dinaikkan sebesar dua ribu rupiah pada hari senin tanggal 17 November 2014. Kenaikan BBM ini memicu protes dari banyak pihak, bagaimana tidak kenaikan BBM ini otomatis mempengaruh seluruh harga yang ada di masyarakat mulai dari harga sembako hingga tarif angkutan umum. Bukan hanya para Ibu rumah tangga yang merasakan dampak kenaikan BBM tersebut, melainkan Pedagang hingga para pelajar pun merasakan efek dari kenakan BBM ini. Ibu rumah tangga kini harus pandai-pandai mengatur keuangan keluarga agar tetap cukup hingga ahir bulan dengan kondisi harga yang semakin mencekik sementara pendapatan dari suami (PNS) tidak ikut naik seperti BBM. Para pelajar pun baik yang menggunakan kenadaraan pribadi maupun yang menggunakan angkutan umun untuk ke sekolah harus mulai mengirit uang jajan mereka karna perlu disisihkan sedikit lebih banyak dari bulan-bulan sebelumnya.  

Meski Isu kenaikan BBM memang telah tersebar luas sejak terpilihnya bapak Jokowidodo menjadi Presiden Indonesia yang baru, Isu tersebut membuat masyarak menjadi resah dan mengambil tindakan dengan cara menaikkan harga sembako padahal kenaikan BBM tersebut masih belum pasti namun ketika BBM benar-benar naik, Aksi protes dari mahasiswa pun tak dapat ditahan lagi.

Mahasiswa merasa dihianati oleh Presiden yang telah mereka berikan amanah untuk mensejahterakan masyarakat, namun dengan kenaikan BBM ini sama saja dengan mencekik leher-leher masyarakat kecil yang seharusnya disejahterakan.

Aksi demo dari para mahasiswa terjadi diberbagai kota seluruh Indonesia. Di Makassar sendiri, selama tiga hari berturut-turut telah melakukan aksi demo dibeberapa titik oleh mahasiswa dari berbagai Universitas. Aksi demo Mahasiswa ini berlangsung dari jam satu siang hingga menjelang magrib, para demonstrans menutup jalan-jalan besar disekitar lokasi demo sehingga menyebabkan kemacetan yang luar biasa. Ironisnya, Mahasiswa yang berdemo demi memperjuangkan kesejahteraan masyarakat tersebut, justru menyebabkan masyarakat resah dan tidak nyaman dengan aksi mereka yang menutup jalan raya, alhasil terjadilah bentrok antara mahasiswa dan Masyarakat pengguna jalan raya yang menjadi marah karna terjebak macet sepanjang siang gara-gara aksi demo mahasiswa tersebut. Melihat aksi yang semakin panas, apatan kepolisian yang berjaga-jaga dilokasi kejadianpun turun tangan hingga terjadilah bentrok tiga arah antar mahasiswa, masyarakat dan aparan kepolisian.

Aksi demo mahasiswa yang menutup jalan ini justru membuat masyarakat menjadi resah dan merasa tak nyaman, jadi sangat lucu rasanya bla mendengar mahasiswa berorasi mengenai memperjuangkan kesejahteraan masyarakat karna pada kenyataannya justru sikap merekalah yang member ketaknyamanan yang nyata dan pasti terhadap masyarakat.

Aksi demo mahasiswa yang menolak kenaikan BBM yang telah terjadi selama tiga hari beturu-turut ini tidak membuahkan hasil selain kerusuhan dan rasa tak nyaman dari para masyarakat. Kepada para masyarakat yang memiliki niat yang mulia sebaiknya juga melakukan tindakan yang mulia. Jangan sampai tujuan mulia justru ditindak lanjuti dengan tindakan yang justru merugikan banyak pihak terutama masyarakat yang seharusnya medapatkan dukungan tapi pada kenyataannya justru malah dirugikan.

Akibat bentrok yang terjadi tersebut mengakibatkan universitas terpaksa menutup seluruh kegiatan akademiknya untuk sementara demi menghindari hal-hal yang tak diinginkan. Hal ini tentu saja sangat merugikan bagi mahasiswa yang seharusnya melakukan kegiatan study namun terhambat karena kejadian yang sangat tidak disiplin tersebut.

Untuk kedepannya harap dipetimbangkan matang-matang tindakan yang lebih pas, yang lebih baik, lebih berkualitas, lebih cerdas dan lebih membuahka hasil ketimbang hanya melaksanakan aksi demonstrasi yan justru merugikan masyarakat yang seharusnya dilindungi dari kebuasan pemerintah. Untuk selanjutnya diharapkan berhati-hati dalam mengambil tindakan jangan sampai niat tulus yang mulia untuk melindungi hak-hak rakyat justru disalah artikan oleh masyarakat dan justru memberi keuntungan bagi pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab. Pastikan tindakan yang diambil benar-benar memberi manfaat dan mencapai tujuan yang diinginkan.

 

TAJUK RENCANA

Rekomendasi BPJS, Mari Lihat Sisi Baiknya

 

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) baru-baru ini mengeluarkan rekomendasi bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan belum sesuai dengan syariah. Wajar jika kemudian banyak reaksi terhadap rekomendasi yang mengejutkan ini, mengingat program yang diwajibkan untuk tiap warga negara ini, sudah berjalan satu tahun d tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim.

Dalam wawancara dengan Riau Pos, Wasekjen MUI Pusat Amirsyah Tambunan menegaskan, menyusul, ijtima’ ulama merekomendasikan dibentuknya semacam BPJS Kesehatan yang sesuai syariah Islam, serta mendorong pemerintah segera merumuskan langkah-langkah untuk membuat sistemnya yang sesuai syariah, dengan menyempurnakan sistem yang kini sudah berjalan.

Di daerah kita sendiri, seperti di Pekanbaru, kendati telah ada rekomendasi seperti itu, belum memengaruhi minat masyarakat untuk terus mendaftarkan diri sebagai pesertanya. Simak pula pendapat Kabid Umum dan Teknologi Informasi BPJS Kesehatan Cabang Pekanbaru Saiban Sidauruk misalnya, yang menilai apa yang disampaikan MUI itu sebagai saran atau masukan dari pihak internal.

Kita tentu tak menginginkan kontroversi ini berkembang menjadi sesuatu yang justru membingungkan masyarakat dan tergiring ke situasi yang dilematis. Masyarakat tentunya tidak begitu saja mengabaikan apa yang direkomendasi MUI sebagai lembaga yang memang berkewajiban untuk bertindak dengan tetap mengacu kepada kebenaran syariah, yang berguna untuk panduan umat.

Kita mengapresiasi usulan MUI melalui Wasekjennya Amirsyah Tambunan, bahwa ada baiknya masyarakat diberi pilihan, sebagaimana perbankan misalnya, ada yang konvensional dan perbankan yang syariah. Begitu pula BPJS Kesehatan. Kita berharap pemerintah segera mengambil sikap, mengajak pihak terkait berdialog dan memutuskan langkah terbaik sehingga masyarakat punya panduan.

Lepas dari ijtima’ tersebut, pemerintah harus mengakui bahwa sistem BPJS masih memiliki kelemahan. Tudingan unsur gharar, maisir, dan merugikan masyarakat banyak, semestinya dianggap sebagai masukan untuk memperbaiki produk. Masih banyak keluhan masyarakat yang terkait dengan BPJS. Soal berbelitnya birokrasi untuk mengurus ketika sakit, tidak mendapatkan perawatan sebagaimana mestinya, atau pasien yang ditolak rumah sakit. Ya, banyak yang harus terus disempurnakan dari sistem BPJS Kesehatan ini.

TAJUK RENCANA

Mafia Sapi Jangan Hanya Jadi Kambing Hitam

Presiden Jokowi menuduh ada mafia yang bermain di balik makin mahalnya harga daging sapi di tanah air. Menurutnya, stok daging sapi sengaja ditahan agar pemerintah tidak mengurangi volume impor yang selama ini telah dilakukan. Saat ini harga daging sapi di Indonesia dapat mencapai Rp 120.000 per kilogram (kg)-Rp 130.000 per kg. Sedangkan di negara lain harga daging sapi hanya Rp 50.000 per kg. Padahal, stok daging sapi saat ini sebetulnya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Operasi pasar gencar dilakukan untuk menekan lonjakan harga. Pemerintah daerah dilibatkan memasok daging dengan harga terjangkau ke kota-kota yang sedang mengalami krisis daging sapi. Diharapkan pasar kembali normal, dengan tersedianya stok daging sapi yang murah. Jokowi memasang target harga daging sapi di Indonesia kembali ke angka Rp 90.000 atau bahkan turun di bawah angka tersebut. Operasi akan terus dilakukan agar harga tetap stabil di pasar.

Bulog akhirnya memiliki peran yang sama seperti yang diembannya di masa orde baru, sebagai penyangga harga. Sebelumnya Bulog dibatasi hanya mengurusi beberapa komoditi seperti beras. Kini lembaga yang dibentuk pada zaman Soeharto ini ditugasi mengimpor daging sapi dengan tujuan stabilisasi harga. Rapat koordinasi lintas kementerian telah mengizinkan Bulog mengimpor 50.000 sapi siap potong. Penyalurannya melalui mekanisme operasi pasar sehingga diharapkan akan memukul para mafia daging sapi di Indonesia.

Logika Jokowi soal harga sapi sesuai dengan hukum ekonomi. Secara teori, harga melonjak karena dua hal. Pertama, karena stok yang tersedia di pasar terbatas atau di bawah pasokan yang biasanya setiap hari. Hal ini yang mengundang kecurigaan pemerintah, sebab berdasarkan data, stok daging sapi masih aman beberapa bulan ke depan. Berarti ada yang sengaja bermain agar harga melonjak sehingga memaksa pemerintah tetap membuka keran impor.

Penyebab kedua adalah meningkatnya permintaan terhadap daging sapi. Ini tak logis sebab bulan ini bukan momen hari besar, seperti puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru. Tidak biasanya saat-saat seperti ini ada lonjakan permintaan daging sapi. Dari analisis ini, kita bisa memahami mengapa pemerintah menyimpulkan ada mafia yang bermain. Namun, jangan isu mafia hanya menjadi kambing hitam dari semua gejolak pasar ini. Harus ada aksi nyata untuk mengungkap dan menangkap pelakunya.

Namanya mafia, tentu saja melibatkan organisasi yang terorganisir. Mereka mempunyai modal besar dan jaringan yang kuat sehingga bisa mengguncang pasar. Rakyat menunggu polisi dan instansi terkait bergerak cepat mengusutnya, sama seperti keberhasilan menangkap pelaku suap di pelabuhan dalam kasus dwelling time. Presiden bisa menugaskan kepolisian membuat satuan tugas khusus mengungkap kejahatan ekonomi. Jika tidak, aksi mafia akan merembet ke komoditi lain dan pemerintah akan dicap tak berdaya menghadapi mafia.

Soal menahan stok atau penimbunan diatur dalam UU No.18 tahun 2012 tentang Pangan dan Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. UU Pangan hanya mengatur sanksi administratif, sedangkan UU Perdagangan dengan tegas menyebut pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Kita berharap krisis daging sapi segera berakhir dan bisa diatasi. Negara mesti kuat menghadapi serangan para mafia yang telah lama malang melintas di perdagangan dalam negeri. Saat pasar abnormal sehingga harga gila-gilaan, pemerintah masih diperlukan campur tangan agar rakyat jangan menderita. Mekanisme pasar harus diawasi supaya tetap berjalan di relnya dan tidak diselewengkan para mafioso.

TAJUK RENCANA

Pemerintahan di Sumut Harus Tetap Jalan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menahan Gubernur Sumatera Utara Gatot Pujo Nugroho dalam kasus dugaan suap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan. Tak lama kemudian Mendagri Tjahjo Kumolo membebastugaskan orang nomor satu di Sumut tersebut dari jabatannya. Alasannya agar lebih fokus mengurusi masalah hukum yang membelitnya. Saat memasuki persidangan nanti baru diberhentikan sementara dan jika sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Gatot akan diberhentikan secara permanen.

Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati, meski KPK telah menahan Gatot. Tetap saja putusan pengadilanlah yang akan memastikan bersalah tidaknya mantan pengurus PKS Sumut tersebut. Jika pengadilan membebaskannya, maka Gatot akan kembali menjabat sebagai gubernur hingga masa jabatannya berakhir. Jadi, pembebasan tugas gubernur tak boleh dimaknai bahwa tak ada lagi titik kembali bagi Gatot. Segala kemungkinan masih terbuka, selagi bola masih bundar.

Kendali pemerintahan untuk sementara kini berada di tangan wakil gubernur (Wagub). Tentu saja Wagub memiliki kewenangan terbatas, dibanding gubernur yang definitif. Apalagi statusnya adalah pelaksana harian gubernur. Kebijakan yang bersifat strategis tetap harus dikomunikasikan dengan pemerintahan atasan. Tetapi Wagub menjadi penanggung jawab jalannya roda pemerintahan di Sumut saat ini, hingga ada putusan lebih lanjut dari pemerintah atasan, seiring dengan perkembangan kasus hukum gubernur di KPK.

Ada beberapa tugas penting yang harus menjadi perhatian Wagub T Erry Nuradi. Pertama, pengusulan para penjabat kepala daerah yang saat ini dalam tahapan Pilkada serentak. Usulan ini perlu cepat, sebab masih memerlukan waktu untuk diproses di Kemdagri. Sebab pemerintahan di kabupaten/kota tak boleh vakum hanya karena tak ada penjabat bupati atau wali kota. Walau pada masa transisi masih dimungkinkan ditunjuknya pelaksana harian kepala daerah yang biasanya dijabat Sekda setempat. Namun, pelaksana harian tetap tak bisa mengambil keputusan strategis.

Kedua, rendahnya serapan APBD Sumut. Ini sebenarnya sudah menjadi masalah klasik, dan selalu terulang dari tahun ke tahun. Wagub perlu mendorong SKPD untuk meningkatkan penyerapan anggaran. Dicari solusi mengapa selama ini serapan anggaran rendah dan baru dipacu pada akhir tahun. Ditahannya gubernur tak boleh alasan untuk menunda kegiatan yang sudah dianggarkan, sebab sudah ada T Erry Nuradi yang mengambil alih tugasnya.

Ketiga, mengembalikan kepercayaan diri PNS. Dalam beberapa tahun ini, sudah ada dua gubernur Sumut yang dijerat masalah hukum. PNS tentu saja mengalami pukulan berat, saat atasannya berurusan dengan KPK. Erry harus bekerja keras memulihkan semangat kerja PNS agar tak terpengaruh masalah hukum yang dialami gubernur. Loyalitas PNS bukan bersifat perorangan, tetapi untuk negara. Tugas PNS melayani masyarakat mesti berjalan terus apapun yang terjadi terhadap atasannya.

Saat ini dan ke depan, ada dua proses hukum yang sedang bergulir dengan derasnya, yang akan menyeret sejumlah pejabat Pemprov Sumut. Satu masalah suap hakim PTUN Medan, yang ditangani KPK. Satu lagi kasus bantuan sosial (Bansos) dana bagi hasil (DBH) dan bantuan daerah bawahan (BDB) yang diusut Kejaksaan Agung. Erry harus menyikapinya dengan bijaksana agar bawahannya kooperatif dengan aparat hukum dan tugas pelayanan terhadap masyarakat tetap berjalan.

Erry Nuradi harus bergerak cepat mengonsolidasikan pemerintahan provinsi Sumut. Ini bukan soal berebut kekuasaan, tetapi substansinya adalah bagaimana membuat roda pemerintahan, pelayanan dan pembangunan di Sumut tetap berjalan seperti biasa. Diharapkan Wagub tidak tergoda untuk segera melakukan mutasi para pejabat provinsi, kecuali sifatnya memang urgen. Biasanya, banyak dorongan untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap tidak mendukung kebijakannya. T Erry harus merangkul semua pejabat dan PNS Pemprov Sumut untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja, sesuai Tupoksi masing-masing.